Lembaga-lembaga perlindungan HAM internasional

<b>Lembaga-lembaga perlindungan HAM internasional</b>, antara lain sebagai berikut.<br /><b>1) Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly)</b><br />Majelis Umum PBB merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili di dalamnya. Kewenangan dari Majelis Umum PBB yang terkait dengan HAM adalah membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi, yang di antaranya menghasilkan Resolusi A/RES/217 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan kewenangan untuk membuat organ tambahan  (subsidiary organs) yang kemudian membentuk Dewan Hak Asasi Manusia melalui Resolusi A/RES/60/251.<br /><br /><b>2) Dewan Ekonomi dan Sosial ( Economic and Social Council /ECOSOC ).</b><br />Dewan PBB ini terutama memperhatikan masalahmasalah polusi, perkembangan ekonorni, HAM dan  kriminal. Badan ini dalam kaitannya dengan HAMmemiliki peran menerima dan menerbitkan laporan HAM dalarn berbagai situasi. Salah satu badan di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial adalah Komisi HAM PBB (United Nations Commission for Human Rights) yang kemudian digantikan oleh Dewan HAM PBB. Sebagian besar perjanjian internasional HAM, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights) merupakan perjanjian yang dihasilkan oleh organ PBB ini.<br /><br /><b>3) Dewan Hak Asasi Manusia (United Nations Human RightsCouncil)</b><br />Dewan HAM PBB merupakan organ PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/60/251 yang menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB.<br /><br /><b>4) Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM</b> (Sub- Commission on Promotion dan Protection of Human Rigths)<br />Sub Komisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan di bawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Sub Komisi ini terdiri atas 26 ahli HAM.<br /><br /> <b>5) Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (Commission on HumanRight)</b><br />Komisi Hak Asasi Manusia yang penyebutan secara lengkapnya Komisi Hak-Hak Manusia PBB (The UnitedNations Commision on Human Right/UNCHR) merupakansebuah badan/lembaga yang dibuat ECOSOC untuk membidangi HAM, yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM internasional yang pertama dan terpenting. Peran Komisi Hak Asasi Manusia adalah memantau pelaksanaan dan menerima dan mempertimbangkan  pemberitahuan dari setiap individu yang mengadu telah meniadi korban pelanggaran terhadap salah satu hak yang dikemukakan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Pengaduan tidak akan di terima dari warga negara yang negaranya tidak ikut serta menandatangani ProtokolFakultatif/Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik atau belum meratifikasinya<br /><br /><b>6) Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan</b><br />Kornisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Kovenan Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.<br /><br /> <b>7) Komisi Diskriminasi Rasial.</b><br />Komisi ini berperan untuk memantau peIaksanaan HAM dan menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Internasional terhadap Semua Bentuk Diskriminasi Rasial.<br /><br /> <b>8) Komisi Hak-Hak Anak</b><br />Komisi ini berperan untuk memantau pelaksanaan HAM menerima pengaduan individu mengenai pelanggaran HAM, sebagaimana yang dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<br /><br /><b>9) Lembaga Perlindungan HAM Lainnya Bentukan PBB</b><br />Ada juga lembaga perlindungan HAM yang didirikan oleh masyarakat internasional di luar pemerintah dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau sering dikenal sebagai organisasi non pemerintah (ORNOP)/ Non Governmental Organizations (NGOs). Beberapa di antaranya adalah organisasi besar yang bersifat internasional adalah Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional. ORNOP berperan penting untuk memonitor cara kerja badan HAM intemasional, seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Comimission on Human Rights) juga berperan penting dalam kebijakan PBB di bidang HAM, dan banyak di antaranya memiliki konsultan resmi di PBB.<br /><br />

Lembaga-lembaga perlindungan HAM internasional , antara lain sebagai berikut. 1) Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly) Majelis ...

Sebutkan instrumen internasional mengenai hak asasi manusia ?

Berikut ini instrumen internasional mengenai hak asasi manusia adalah selain deklarasi tersebut adalah sebagai berikut.<br /><b>1) Internasional Convenant of Civil and Political Rights </b>(Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan Internasional Convenant of Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Tahun 1966.<br />Isi dari konvensi 1966 meliputi dua jenis hak yaitu:<br />a) Hak sipil dan politik, antara lain<br />(1) hak untuk hidup;<br />(2) hak asasi kebebasan dan persamaan;<br />(3) hak atas kesamaan di muka badan peradilan;<br />(4) hak atas berpikir, mempunyai konsiensi dan beragama;<br />(5) hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan;<br />(6) hak kebebasan berkumpul secara damai;<br />(7) hak untuk berserikat.<br />b) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain:<br />(1) hak atas pekerjaan;<br />(2) hak untuk membentuk serikat pekerja;<br />(3) hak atas pensiun;<br />(4) hak atas hidup yang layak;<br />(5) hak atas pendidikan<br /><br /><br /><b>2) Declaration on The Rights to Peace (Deklarasi Bangsa atas Perdamaian)</b> Tahun 1984 dan Declaration on The Rights to Development (Deklarasi Hak atas Pembangunan) Tahun 1986<br />Deklarasi ini merupakan upaya-upaya negara-negara Dunia Ketiga untuk memperjuangkan hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak atas perdamaian dan pembagunan. Hak atas perdamaian dan pembangunan, mencakup:<br />a) hak bebas sari ancaman musuh,<br />b) hak setiap bangsa untuk merdeka,<br />c) hak sederajat dengan bangsa lain,<br />d) hak mendapatkan kedamaian.<br /><b> </b><br /> <b>3) African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter)</b><br />Beberapa hal penting yang tercantum dalam dokumen ini adalah adanya hak dan kebebasan serta kewajiban seperti hak atas pembangunan dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan jaminan bagi terpenuhinya hak politik.<br /><b> </b><br /> <b>4) Cairo Declaration on Human Rights in Islam</b><br />Deklarasi ini menyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumuskan di dalamnya tunduk pada ketentuan Syariat Islam dan bahwa satu-satunya acuan adalah Syariat Islam.<br /><b> </b><br /> <b>5) Bangkok Declaration</b><br />Deklarasi ini mempertegas beberapa prinsip tentang hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.<br /> <ol> <li>Universality, yaitu HAM berlaku universal untuk semua tanpa membedakan ras, agama, kelompok, etnik, dan kedudukan sosial.</li> <li> Indivisibility dan interdependence, yaitu hak asasi manusia tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah. Semua hak asasi manusia saling berhubungan dan tergantung satu sama lainnya.</li> <li> Nonselectivity dan objectivity, yaitu tidak boleh memilih hak asasi manusia dan menganggap satu lebih penting dari yang lain.</li> <li>Rights to Development, yaitu hak pembangunan sebaga hak asasi yang harus pula diakui semua negara</li> </ol> <b>6) Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 1993</b><br />Pada hakikatnya, Deklarasi Wina merupakan reevaluasi kedua terhadap deklarasi HAM dan suatu penyesuaian yang telah disetujui oleh hampir semua negara (kira-kira 170) yang tergabung dalam PBB, termasuk Indonesia. Dengan berpegang teguh pada asas bahwa hak asasi bersifat universal, Deklarasi Wina mencerminkan usaha untuk menjembatani jurang antara pemikiran Barat dan  non-Barat.

Berikut ini instrumen internasional mengenai hak asasi manusia adalah selain deklarasi tersebut adalah sebagai berikut. 1) Internasional Con...

Sebutkan 3 tipe negara hukum apa saja?

<b>Ada tiga tipe negara hukum sebagai berikut.</b><br /><b>1. Tipe Negara Hukum Liberal</b><br />Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.<br /><br /><b>2. Tipe Negara Hukum Formil</b><br />Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.<br /><b> </b><br /> <b>3. Tipe Negara Hukum Materiil</b><br />Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.<br /><br />Bagi bangsa Indonesia, konsep negara hukum telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia dilatarbelakangi perjalanan sejarah bangsa. Jika konsep rechsstaat dan the rule of law dilatarbelakangi adanya perjuangan menentang kesewenang-wenangan penguasa, Indonesia jelas menentang kesewenang-wenangan penguasa juga. Dengan demikian, negara hukum Indonesia hendak diwujudkan dengan mengutamakan ciri-ciri berikut.<br />1. Keserasian hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.<br />2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan.<br />3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyarawah dan peradilan merupakan usaha terakhir.<br />4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Ada tiga tipe negara hukum sebagai berikut. 1. Tipe Negara Hukum Liberal Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus p...

Sebutkan 3 teori fungsi negara ?

Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut.<br /><b>a. Teori Anarkhisme</b><br />Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. Teori anarkhisme terbagi menjadi dua sebagai berikut.<br /> <ol> <li> Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya, William Goodwin, Kaspar Schmidt, P.J. Proudhon, dan Leo Tolstoy.</li> <li>Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik, dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contohnya, terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuranukuran konvensional. Tokohnya, Michael Bakunin.</li> </ol> <br /><b>b. Teori Individualisme</b>Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnyakepada setiap individu dalam kehidupannya.<br /><br /> <b>c. Teori Sosialisme</b><br />Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Oleh karena itu, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut. a. Teori Anarkhisme Anarkhisme menghendaki ...

Macam-macam yang ada di Indonesia yaitu peradilan umum,peradilan negeri,peradilan tinggi,peradilan agama

<b>Peradilan Umum</b>Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa lingkungan peradilan umum ini meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi<br /><br /><b>a. Pengadilan Negeri</b><br />Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehariharinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota.Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.<br /><br /><b>b. Pengadilan Tinggi</b><br />Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugasdan wewenang sebagai berikut<br /> <ol> <li> Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;</li> <li> Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarperngadilan negeri di daerah hukumnya;</li> <li>Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.</li> </ol> <b>Peradilan Agama  </b><br /> Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut<br /> <ol> <li> Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama yang kedudukannya sama dengan pengadilan negeri.</li> <li>Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding yang tempat kedudukannya sama dengan daerah pengadilan tinggi.</li> </ol> Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf, serta sedekah. Oleh karena itu, berlakunya hukum hanya terbatas pada orangyang beragama Islam.<br /><br /> Pengadilan tinggi agama memiliki tugas, yaitu:<br />a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.<br />b. Mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan agama di daerah hukumnya.<br />c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta

Peradilan Umum Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk m...

Pengadilan menurut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah

Pengadilan menurut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Menurut UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<br /><br /> Lembaga peradilan (pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan (lembaga peradilan). Lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadiladilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.<br /><br />Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<br /><br /> Badan (lembaga) peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi lembaga peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semua lembaga peradilan itu berpuncak pada MahkamahAgung sebagai peradilan kasasi.

Pengadilan menurut UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah badan atau pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Menurut ...

jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penjelasanya

Dalam undang undang tersebut dinyatakan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah  sebagai berikut.<br />a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.<br />b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu).<br />c. Peraturan Pemerintah (PP).<br />d. Peraturan Presiden (perpres).<br />e. Peraturan Daerah (perda<br /><br /><b>Penjelasan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut</b><br /> <ol> <li> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundangundangan. Sebagai hukum dasar, UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya</li> <li> Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.</li> <li> Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah  peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.</li> <li> Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya</li> <li> Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden.</li> <li>Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.</li> </ol> a. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan<br /> Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur.<br />b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh Dewan <br /> Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/ wali kota.<br />c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Jadi hukum nasional kita tertuang dalam pelbagai peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional pada dasarnya berisi hukum yang mengatur kehidupan warga negara di suatu bidang<br /><br />

Dalam undang undang tersebut dinyatakan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun jenis dan hierarki perat...

Tipe Negara Hukum Liberal,Tipe Negara Hukum formil,Tipe Negara Hukum materiil

<b>1. Tipe Negara Hukum Liberal</b><br />Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum Liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menjadi penguasa.<br /><b> </b><br /> <b>2. Tipe Negara Hukum Formil</b><br />Negara hukum formil, yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut juga dengan negara demokratis yangberlandaskan negara hukum.<br /><b> </b><br /> <b>3. Tipe Negara Hukum Materiil</b><br />Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil, di mana tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.<br /><br />Bagi bangsa Indonesia, konsep negara hukum telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia dilatarbelakangi perjalanan sejarah bangsa. Jika konsep rechsstaat dan the rule of law dilatarbelakangi adanya perjuangan menentang kesewenang-wenangan penguasa, Indonesia jelas menentang kesewenang-wenangan penguasa juga. Dengan demikian, negara hukum Indonesia hendak diwujudkan dengan mengutamakan ciri-ciri berikut.<br />1. Keserasian hubungan pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.<br />2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan.<br />3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyarawah dan peradilan merupakan usaha terakhir.<br />4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

1. Tipe Negara Hukum Liberal Tipe negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tundu...

Apa saja jenis Hukum menurut isinya ?

Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut.<br />a. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya atau dapat diartikan hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik, antara lain sebagai berikut.<br /> <ol> <li> Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, asal mula berdirinya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak atau sistem pemerintahan, dan alat-alat perlengkapan negaranya.</li> <li> Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara kerja alat-alat perlengkapan negara, hubungan antaralat-alat perlengkapan negara, dan cara melaksanakan hak dan kewajiban dari alat-alat perlengkapan negara</li> <li> Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan pelanggaran diancam dengansanksi pidana tertentu</li> </ol> 4) Hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturanperaturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan cara hakim memberikan keputusan. Hukum acara dibedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.<br /><br /> b. Hukum private/perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Beberapa contoh hukum private/perdata adalah sebagai berikut<br /><br /><b>1) Hukum Keluarga</b><br />Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak.<br /><br /> <b>2) Hukum Kekayaan</b><br />Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.<br /><br /> <b>3) Hukum Perniagaan atau Hukum Dagang</b><br />Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarorang dalam perdagangan. Dengan kata lain, hukum perniagaan adalah hukum yang berlaku bagi para pengusaha atau antarorang-orang yang mengadakan usaha.<br /><br /> <b>4) Hukum Waris</b><br />Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat istiadat.<br /><br /><b>5) Hukum Perkawinan</b><br />Hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang permasalahan perkawinan menurut pemerintah. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut. a. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-al...

Apa saja faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme ?

Nasionalisme merupakan semangat kebangsaan. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi hidupnya sebuah negara, karena nasionalisme  membentuk kesadaran rakyat bahwa loyalitas ditujukankepada negara.<br />Nasionalisme yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut<br />a. perasaan nasional;<br />b. watak nasional;<br />c. batas nasional;<br />d. bahasa nasional;<br />e. peralatan nasional;<br />f. agama.<br /><br />Pada dasarnya nasionalisme yang muncul dibanyak negara memiliki tujuan sebagai berikut.<br /> <ol> <li>Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat  nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkansemangat rela berkorban.</li> <li> Menghilangkan ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).</li> </ol> Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern).<br /><b>Faktor intern</b> yang memengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.<br />a. Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.<br />b. Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan<br />c. Pengaruh golongan peranakan<br />d. Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme<br /><br /><b>Faktor ekstern</b> yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.<br />a. Paham-faham modern dari Eropa (liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme)<br />b. Gerakan pan-islamisme.<br />c. Pergerakan bangsa terjajah di Asia.<br />d. Kemenangan Rusia atas Jepang.

Nasionalisme merupakan semangat kebangsaan. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi hidupnya sebuah negara, karena nasionalisme  membentuk k...

Secara faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa?

Secara  faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa berikut.<br />a. Penaklukan (Occopatie)<br />Penaklukan atau occopatie berarti suatu daerah yang tidak dimiliki seseorang atau bangsa, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misalnya, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.<br /><br />b. Peleburan (Fusi)<br />Peleburan (fusi) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya, Jerman Barat danJerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.<br /><br /> c. Pemecahan<br />Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contohnya, Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro; Uni Soviet terpecah menjadi banyak negara baru; Cekoslovakia terpecah menjadi negaraCeko dan Slovakia.<br /><br /> d. Pemisahan Diri<br />Pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah negara, kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan, artinya negara lama masih ada. Misalnya, wilayah India yang memisahkan diri menjadi negara Pakistan dan Bangladesh.<br /><br />e. Perjuangan<br />Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain, kemudian memerdekakan diri. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan negara Asia Afrika yang merdeka setelah PerangDunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya.<br /><br /> f. Penyerahan<br />Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Inggris dan Prancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contohnya, Kongo dimerdekakan oleh Prancis<br /><br />g. Pendudukan<br />Pendudukan adalah pendudukan terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australiaselanjutnya dibuat koloni-koloni. Penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901 oleh Inggris<br /><br />

Secara  faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa berikut. a. Penaklukan (Occopatie) Penaklukan atau occopatie berarti suatu ...

Jelaskan empat alenia Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 tentang terjadinya negara Indonesia melalui proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan?

Secara teoritis, terjadinya negara Indonesia melalui proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945<br /><br /> a. Terjadinya negara tidak sekadar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah sebagai sumber motivasi perjuangan(Alinea I Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945).<br /><br /> b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Jadi, dengan proklamasi bukan berarti kita telah selesai dalam bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (AlineaII Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945).<br /><br /> c. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia dan sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu, terjadinya negara Indonesia juga kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual (Alinea III Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945)<br /><br />d. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD, dan dasar negara. Dengan demikian, makin sempurnalah proses terjadinya negara Indonesia (Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945).<br /> <br /> Secara empiris, terjadinya negara Indonesia melalui proses perjuangan atau revolusi, yaitu perjuangan melawan penjajahan dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha mendirikan negara melalui perjuangan sangat membanggakan diri seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berbeda apabila bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan karena diberi oleh bangsa lain.

Secara teoritis, terjadinya negara Indonesia melalui proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan t...

Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu?

Protektorat<br />Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Hubungan luar negeri dan pertahanan adalah hal yang biasanya diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara yang merdeka sebab negara tersebut belum mempunyai hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Negara protektorat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ]protektorat kolonial dan internasional.<br /><br /> 1) Protektorat Kolonial<br />Dalam negara protektorat kolonial, urusan hubungan luar negeri, pertahanan, dan urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Contohnya, Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.<br /><br /> 2) Protektorat Internasional<br />Negara protektorat merupakan subjek hukum internasional. Contohnya, Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai neagra protektorat Inggris (1890), dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).<br /><br /><b>Mandat</b><br />Negara mandat merupakan suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuanketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

Protektorat Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Hubungan luar negeri dan pertahan...

Jelaskan Uni dibedakan menjadi tiga macam, yaitu?

Uni<br />Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang dikepalai oleh seorang raja atau kepala negara. Uni dibedakan menjadi tiga macam, yaitu uni riil, uni personil, dan uni generalis.<br /><br /> 1) Uni Riil<br />Negara yang bergabung ke dalam uni riil mengurus hubungan dengan negara lain melalui badan milik bersama. Dengan bergabungnya negara dalam uni riil maka ditetapkan bahwa urusan tertentu dari negara anggota uni diserahkan kepada badan milik uni. Contohnya, Austria dan Hongaria pada tahun 1867 – 1918, Swedia dan Norwegia pada tahun 1603 – 1707, Indonesia dan Belanda pada tahun 1949<br /><br />2) Uni Personil<br />Bentuk negara uni personil adalah negara yang anggotanya masih tetap mengurus semua hal, baik urusan dalam maupun luar negeri. Uni personil biasanya terbentuk karena faktor kebetulan seperti negara mempunyai ketentuan yang sama mengenai orang-orang yang berhak menjadi raja harus dari keturunan keluarga saja. Contohnya Belanda dan Luxemburg (1939 – 1890), Inggris dan Skotlandia (1603 – 1707), dan Swedia dan Norwegia (1814 – 1905).<br /><br /> 3) Uni Generalis<br />Negara bentuk uni generalis dapat terbentuk apabila gabungan negara tersebut tidak mempunyai alat perlengkapan bersama. Terbentuknya negara ini bertujuan untuk bekerja sama dalam hubungan luar negeri. Bentuk ini dapat terbentuk setelah ada kesepakatan melalui perjanjian. Contohnya, Uni Indonesia-Belanda setelah Konferensi Meja Bundar<br /><br />

Uni Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang dikepalai oleh seorang raja atau kepala negara. Uni dibedakan menjadi tiga macam, ya...

Secara faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa?

Terjadinya negara berdasar pada kenyataan atau fakta empiris disebut terjadinya negara menurut pendekatan faktual. Secara faktual, negara dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa berikut.<br /><br /> a. Penaklukan (Occopatie)<br />Penaklukan atau occopatie berarti suatu daerah yang tidak dimiliki seseorang atau bangsa, kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misalnya, Liberia adalah daerah kosong yang dijadikan negara oleh para budak Negro yang telah dimerdekakan orang Amerika. Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.<br /><br />b. Peleburan (Fusi)<br />Peleburan (fusi) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya, Jerman Barat danJerman Timur bergabung menjadi negara Jerman.<br /><br /> c. Pemecahan<br />Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contohnya, Yugoslavia terpecah menjadi negara Serbia, Bosnia, dan Montenegro; Uni Soviet terpecah menjadi banyak negara baru; Cekoslovakia terpecah menjadi negaraCeko dan Slovakia.<br /><br /> d. Pemisahan Diri<br />Pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah negara, kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan, artinya negara lama masih ada. Misalnya, wilayah India yang memisahkan diri menjadi negara Pakistandan Bangladesh.<br /><br /> e. Perjuangan<br />Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain, kemudian memerdekakan diri. Contohnya adalah Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka. Kebanyakan negara Asia Afrika yang merdeka setelah Perang Dunia II adalah hasil perjuangan rakyatnya<br /><br />f. Penyerahan<br />Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Inggris dan Prancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contohnya, Kongo dimerdekakanoleh Prancis.<br /><br /> g. Pendudukan<br />Pendudukan adalah pendudukan terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnya, Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni. Penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901 oleh Inggris.<br /><br />

Terjadinya negara berdasar pada kenyataan atau fakta empiris disebut terjadinya negara menurut pendekatan faktual. Secara faktual, negara da...

Jelaskan fungsi negara anarkisme,individualisme dan terorisme?

Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut.<br /><b>a. Teori Anarkhisme</b><br />Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu.<br />Teori anarkhisme terbagi menjadi dua sebagai berikut.<br />1) Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya, William Goodwin, Kaspar Schmidt, P.J. Proudhon, dan Leo Tolstoy.<br /><br /> 2) Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik, dan revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contohnya, terjadi di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-nilai moral, etika, ide-ide dan ukuranukuran konvensional. Tokohnya, Michael Bakunin.<br /><br /><b>b. Teori Individualisme</b><br />Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya.<br /><b> </b><br /> <b>c. Teori Sosialisme</b><br />Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan.Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Oleh karena itu, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat

Selain fungsi negara yang dikemukakan di atas, ada beberapa teori fungsi negara sebagai berikut. a. Teori Anarkhisme Anarkhisme menghendaki ...

Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure adalah?

Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara. Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu untu<br /> <ol> <li> tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubunganhubungan internasional;</li> <li>menjamin kelanjutan hubungan-hubungan intenasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun hubungan antarnegara. </li> </ol> Sebagai contohnya, Proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776, namun Inggris (yang pernah berkuasa di wilayah AS) baru mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, pada tanggal 10 Juni 1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma<br /><br />Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure adalah sebagai berikut<br /> <ol> <li> Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui</li> <li> Wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewah diplomatik secara penuh</li> <li>Pengakuan de facto –karena sifatnya sementara– pada prinsipnya dapat ditarik kembali</li> <li> Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara de jure pula.</li> </ol>

Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota...

Sebutkan apa saja bagian wilayah dari suatu negara?

Rakyat dan pemerintah dalam menjalankan kedaulatannya. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara.<br /><b>1) Daratan</b><br />Daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas tertentu dan dalam tanah di bawah permukaan bumi. Batas suatu daratan dapat berupa:<br />a) batas alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan pegunungan;<br />b) batas buatan, misalnya pagar tembok atau kawat berduri;<br />c) batas menurut ilmu pasti, misalnya garis lintang dan garis bujur.<br /><br /><b>2) Lautan</b><br />Lautan adalah wilayah air yang berupa laut atau lautan yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Wilayah laut sering disebut laut teritorial. Beberapa pedoman yang menentukan batas-batas laut suatu negara (berdasar traktat multilateral 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica)  adalah sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Lautan teritorial adalah lautan yang dimiliki negara dengan jarak 12 mil diukur dari garis lurus yang ditarik  dari pantai</li> <li>Zona bersebelahan adalah batas lautan selebar 12 mil di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai.</li> <li>Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut dari pantai</li> <li> Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut di lautan bebas.</li> </ol> <br /><b>3) Udara</b><br />Udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Ketentuan wilayah udara ini didasarkan pada perjanjian Paris tahun 1911, yaitu negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misalnya untuk satelit dan  penerbangan.<br /><br /><b>4) Wilayah Ekstrateritorial</b><br />Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu pengibaran bendera negara yang bersangkutan diperbolehkan. Demikian pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain untuk pemilu di negara asalnya. Contoh: di atas kapal (floating island) berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang-undang NKRI.

Rakyat dan pemerintah dalam menjalankan kedaulatannya. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara. 1) Daratan Daratan adalah w...

Apa unsur terpenting dari suatu negara?

Unsur Negara<br />Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain.<br /><br />a. Rakyat<br />Rakyat adalah unsur terpenting dari suatu negara. Rakyat adalah segenap orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk; warga negara dan bukan warga negara.<br /><br />1) Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu daerah atau wilayah negara (menetap), secara turun-temurun tinggal di wilayah itu. Penduduk biasanya memiliki KTP. Bukan penduduk adalah orang yang tinggal di dalam suatu wilayah negara hanya sementara, misalnya turis dan tenaga kerja asing.<br /><br /> 2) Warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara.Bukan warga negara adalah orang yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara, misalnya duta besar, konsul, dan atase perdagangan.

Unsur Negara Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika...

Karakteristik pluralistik bangsa Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor?

Berdasarkan pengertian bangsa bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri maka bangsa Indonesia dapat terbentuk karena unsur-unsur tersebut. Namun, terbentuknya bangsa Indonesia lebih tidak hanya unsur-unsur tersebut.<br /> <br /> Terbentuknya bangsa Indonesia karena kesatuan jiwa, nasib bersama, dan kehendak bersatu menuju citacita. Selain itu, ada satu syarat lagi adalah tanah air sebagai tempat tinggal orang-orang yang memiliki kesatuan jiwa, nasib, dan citacita membentuk suatu bangsa<br /><br />Bangsa Indonesia tidak sekadar satu golongan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas beraneka ragam budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik. Karakteristik pluralistik bangsa Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.<br /> <ol> <li> Kondisi wilayah bangsa Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga disebut negara kepulauan.</li> <li>Bangsa Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Indonesia dan Pasifik)</li> <li> Keadaan iklim dan cuaca yang memengaruhi perbedaan kesuburan tanah. Pluralistik bangsa Indonesia ini terdiri atas unsur-unsur primordial seperti ras, budaya, agama, bahasa, dan tradisi. Namun, unsur primodial tersebut tidak membentuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dan dapat bersatu karena perasaan satu nasib dan cita-cita bersama.</li> </ol> <br />

Berdasarkan pengertian bangsa bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berp...